Soal PKN kelas 10

Soal PKN kelas 10

1.	Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan system hokum dalam perspektif Hak asasi Manusia adalah ….

1.	Hukum selain mengikuti dinamika dan budaya masyarakat juga mengandung kepribadian /disiplin sendiri sehingga dalam diri hokum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya keadilan dan kemakmuran masyarakat merupakan pernyataan tentang system hukum dalam dal

2.	Keadilan merupakan gagasan dan sekaligus harapan hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan masyarakat

3.	Hukum tidak akan keluar dari system besar yang ada dan telah berlaku kecuali anggota masyarakat itu sendiri yang berkehendak mengubahnya, baik secara evolusi revolusi sehingga system sosialnya sendiri berubah-ubah

4.	Hukum selalu mengikuti dinamika dan budaya rezim juga mengandung kepribadian/displin sediri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya kekuasaan dan berlangsung rezim yang berkuasa

5.	Hukum akan selalu berpihak pada keadilan dan kemanusiaan

2.	Berikut ini bukan syarat pembentukan suatu daerah otonom adalah ….

1.

Teknis

2.	Administrative

3.

Fisik

4.

Social

5.

Kelayakan

3.	Menurut system presidensial model Amirika Aerikat , presiden dapat dijatuhkan melalui …

1.	Memorandum

2.	Impeachment

3.	Demontrasi

4.	iding istimewa

5.	Mosi tidak percaya

4.	Sanksi Negara yang melanggar Ham internasional antara lain adalah …

1.	Pengalihan investasi , pengurangan bantuan ekonomi, dan pemboikotan produk ekspor

2.	Pengaliahan investasi , pengurangan bantuan ekonomi dan pememenjaraan

3.	Penyitaan , pengurangan bantuan ekonomi dan pemboikotan poduk ekspor

4.	Pengalihan investasi , denda dan pemboikotan produk ekspor

5.	Penangkapan , dendam dan pemboikotan

5.

Bentuk perbuahatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memilikistatus yang tinggi, atau orang yang memiliki jabatan dan terpandang di masyarakat. Para penjahatnya berusaha menglabui masyarakat dan lembaga hukum , seperti kejahatan penggelapan uang Negara, penggelapan uang perusahaan , korupsi yang dilakukan oknum pemerintahan , merupakan tipe kejahatan…

1.	Kejahatan tanpa korban (crimes without victim)

2.	Kejahatan terorganisasi (organized crimes)

3.	Kejahatan kerah putih (white collar crims)

4.	Kejahatan korporat (corporat crime)

5.	Kejahatan social (social crime)

6.	System pemerintahan parlementer adalah kelanjutan dari bentuk Negara …

1.	Monarki absolute

2.	Republic absolute

3.	Monarki konstitusional

4.	Republic konstitusional

5.	Monarki parlementer

7.	Pada masa reformasi sekarang ini sangat dimungkinkan ekskutif dan/atau bersama legislative menghasilkan undang-undang yang justru bertentangan dengan undang-undang . lembaga yang berhak melakukan control hukum terhadap produk undang-undang adalah..

1.	Makamah Agung

2.	MakamahK konstitusi

3.	DPRProvensi

4.

Presiden

5.

BPK

8.	Kekuasaan kehaliman yang bebas sulit ditegakan di Indonesia sebab hal ini berkaitan dengan prinsif… yang berlaku di Indonesia

1.

Kebebasan

2.	Pembagian kekuasaan

3.	Pemisahan kekuasaan

4.	Judicial review

5.	Contemt of count

9.	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarkat dinamakan asas …..

1.	Proporsionaliatas

2.

Efisiensi

3.	Elektabelitas

4.	Efektifitas

5.	akuntabelitas

10.	Bentuk pemrintahn Republik adalah

1.	Pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja untuk kepentingan rakyat

2.	Pemerintahan yang dipegang oleh kaum cedekiawan demi kepentingan keadilan

3.	Pemerintahan yang kedaulatannya berada di tanghan rakyat

4.	Pemerintah yang bersifat dictator tanpa batas

5.	Pemerintah yang dipegang oleh seluruh rakyat demikepntingan umum

11.	Negara Kesatuan RI dibagi atas-daerah-daerah propensi dan daerah propensi itu dibagi atas kabupaten dan …..

1.

Desa

2.

Kelurahan

3.

Kampong

4.

Kota

5.

Desa

12.	Kelebihan system parlementer adalah …

1.	Kedudukan badan legislative lebih stabil

2.	Mudah menyessuaikan pendapat antara eksekutif dan legislative

3.	Menyususn program pemerintah dapat disesuaikan dengan nmasa jabatan eksekutif

4.	Pengambilan keputusan relative lebih lama

5.	Mencegah terjadinya kekuasaan yang absolute

13.	Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh cendekiawan demi kepentingan umum menurut Ariestoteles disebut bentuk pemerintahan …….

1.

Monaarki

2.

Republic

3.	Aristokrasi

4.

Tirani

5.

oligarki

14.	Inti dari otonomi daerah itu meliputi dua hal, yaitu pemberian kewenangan dan ….

1.	Pemberian kekuasaan yang seluas-luasnya

2.	Pemberian tanggungjawab

3.	Pemberian beban kepada daerah

4.	Pemberian kebebasan yang seluas-luasnya

5.	Pemberian dana sebesar-besarnya

15.	Dominasi lembaga eksekutif pada bidang legislative pada masa orde baru ditunjukan dalam ….

1.	Pelaksanaan kebijakan

2.	Penghakiman atas pelanggaran kebijakan

3.	Prakarsa pembuatan undang-undang

4.	Dominasi pembuatan kebijakan Negara

5.	entervensi presiden atas keanggotaan DPR

16.	Which one do you like?

1.

Option 1

2.

Option 2

3.

Option 3

4.

Option 4

17.	Kekuasaan yudikatif di Indonesia belum sepenuhnya bebas, pada hal ini merupakan syarat mutlak tercapainya masyarakat yang bebas di bawah aturan hukum. Kekuasaan yudikatif yang bebas di Indonesia dapat tercapai apabila …..

1.	Menghindari hakim dari pengaruh politik

2.	Kebebasan hakim tidak menjamin dari proses hukum

3.	Jabatan hakim didasarkan pada pemilihan

4.	Tidak ada jaminan pranata contempt of count

5.	Memilih dengan baik calon-calon hakim

18.	System pemerintahan yang menyangkut hubungan antar lembaga ….dalam suatu Negara

1.	Ekskutif dan yudikatif

2.	Eksekutif dan eksaminatif

3.	Legislative dan yudikatif

4.	Eksekutif dan legislative

5.	Legislative dan eksaminatif

19.	Pada system presidensial, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada …

1.	Legislative

2.	Dukungan rakyat

3.	Campur tangan Negara lain

4.	Solidnya anggota cabinet

5.	Komposisi anggota parlemen

20.	Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan ….

1.	Otonomi daerah

2.	Daerah otonom

3.	Sentralisasi

4.	Desentralisasi

5.	Tugas pembantuan

21.	Dibawah ini bukan merupakan faktor-faktor dari syarat teknis dalam pembentukan daerah adalah …

1.	Mengangkat pejabat deplomatik

2.	Mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata

3.	Menetapkan kebijakan keamanan nasional

4.	Menetapkan kebijakan kehakiman

5.	Menetapkan keimigrasian

22.	Adanya hak asasi manusia terhadap masyrakat internasiaoanal telah memberikan dampak secara positif maupun nigatif . khususnya dalam melindungi dan menegakan kemanusiaan . berikut ini yang yang bukan dampak positifnya.

1.	Keberadaan manusia atau individu leih dihormati dan diberi perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka

2.	Menyebarnya wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarkat internasional.

3.	Nilai-nilai universal hak asasi manusia akan memasuki ranah masyarakat individu didunia internasional melalui berbagai media /alat yang ada

4.	Warga Negara bebas untuk melakukan semua haknya walaupun itu mengganggu hak orang lain, ataupun melanggar hukum

5.	Berkembangnya rasa toleransi diantara sesame manusia

23.	Yang tidak termasuk tugas KOMNAS HAM adalah…

1.	Meningkatan perlindungan dan penegakan HAM Indonesia seutuhnya dan kemampuan berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan

2.	Menyebarluaskan wawsan nasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasioanal

3.	Mengkaji berbagai instrument PBB tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran menganai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi

4.	Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintahan Negara menganai pelaksanaan HAM

5.	Mengadakan kerja sama regional dalam mengadili kasus kejahatan HAM

24.	Dibawah ini bukan merupakan faktor-faktor dari syarat teknis dalam pembentukan daerah adalah …

1.	Mengangkat pejabat deplomatik

2.	Mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata

3.	Menetapkan kebijakan keamanan nasional

4.	Menetapkan kebijakan kehakiman

5.	Menetapkan keimigrasian

25.	Tindakan-tindakan kejahatan  internasional  adalah "kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan " antara lain …..

1.	Genosida dan kejahatan perang

2.	Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pencurian

3.	Kejahatan perang dan narkotika

4.	Penipuan dan narkotika

5.	Kegjahan agresi dan penipuan

26.	Pembuakaan UUD 1945 merupakan …

1.	Pelaksanaan dari proklamasi kemerdekaan

2.	Pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci

3.	Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

4.	Motivasi bangsa Indonesia

5.	Norma pertama, tata hukum pertama di Indonesia

27.	Which one do you like?

1.

Option 1

2.

Option 2

3.

Option 3

4.

Option 4

28.	Pernyataan yang salah tentang penegakan hak asasi manusia adalah …

1.	Manjaga hak asasi manusia lain

2.	Menumbuhkan keinginan untuk melaksankan penegakan HAM, kaena pada prinsipnya hak dan kewajiban itu adalah tanggungjawab bersama

3.	Mendahulukan kewajiban daripada hak , karena kewajiban itu menyangkut kepentingan bersama

4.	Berupaya selalu menghormati hak asasi orang lain termasuk memberikan informasi tentang pelaanggaran hak asasi manusia

5.	Mengadukan kejadian pelanggaran hak asasi manusiaa meskipun tidak cukup bukti awal yang menyertainya

29.	Bentuk pemerintahan monarki absolute merupakan bentuk pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas, merupakan bentuk pemerinthan menurut …

1.

Plato

2.	Ariestoteles

3.

Polybios

4.	Machiavelli

5.	Leon Duguit

30.	Produktifitas anggota DPR periode 1971-1977 menurun dibanding dengan periode sebelumnya, sebab paada periode 1971-1977, sebgian hak DPR membuat undang-undang beralih ke ….

1.	Badan eksekutif

2.	Badan yudikatif

3.	Badan federative

4.	Badan quasi parlemen

5.	organisasi social masyarakat